Important Links

Sabtu (3/12) pukul 09.00 WIB, terlihat banyak mahasiswa dari berbagai jurusan mulai memadati ruangan AVT 502 Gedung T, Universitas Kristen Petra. Tidak hanya itu saja, tetapi juga terlihat beberapa anggota perwakilan dari berbagai institusi, dari gereja-gereja lokal, dan bahkan dari NU (Nahdatul Ulama).

                Acara seminar Wawasan Kebangsaan yang bertema “Merawat kehidupan bangsa yang harmonis di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia” ini diadakan karena melihat banyaknya kejadian di dunia yang dapat memicu pertikaian kemajemukan masyarakat, tidak terkecuali dalam masyarakat Indonesia sendiri.

                Dipandu oleh Daniel Rohi, ST., M.Eng.Sc., acara ini dimulai dengan doa dan perkenalan para pembicara, yaitu Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H.,M.A., Bambang Noorsena, S.H., M.Hum., dan Ulil Abshar Abdalla seorang cendekiawan Muslim.

                Menurut Ulil sendiri, kekerasan yang dipicu oleh kemajemukan kebudayaan harus dapat kita lihat secara objektif. “Kekerasan tersebut merupakan wujud resistensi dari masyarakat yang pada awalnya merupakan masyarakat yang homogen, dalam artian memiliki kebudayaan dan kepercayaan yang sama; dan tiba-tiba saja mereka menemui berbagai kebudayaan dan kepercayaan yang asing. Dalam hal ini dibutuhkan strategi untuk menghilangkan sikap intoleransi tersebut, yaitu dengan cara membangun Pluralisme, sikap dan pengetahuan positif terhadap kemajemukan,” tutur cendekiawan Muslim yang juga anggota partai Demokrat tersebut.

Menurut Bambang Noorsena, hak-hak manusia haruslah tetap dipegang teguh, terutama di negara Indonesia yang berideologi Pancasila ini, di mana hak-hak beragama secara bebas seharusnya dilindungi dan dijamin oleh perundang-undangan negara Indonesia. “Pembunuhan fisik diawali oleh pembunuhan teori, yaitu hak hidup masyarakat. Tidak ada kejahatan yang lebih kejam daripada kejahatan atas nama agama, karena meskipun telah membunuh, para pembunuh tersebut malah merasa berjasa untuk Tuhan,” lanjut Bambang.

Sedangkan menurut Sahetapy, rusaknya kemajemukan di masyarakat adalah tanggung jawab dari pemimpin-pemimpin bangsa juga. “Di Indonesia terjadi berbagai kesulitan moral dan politik, kekerasan di mana-mana, dan juga korupsi yang semakin merajalela. Masyarakat saat ini masih belum berani mengkritik para pemimpin sendiri. Padahal sebenarnya yang salah bukan hanya pelaku tindakan-tindakan tersebut, namun inipun merupakan tanggung jawab dari pemimpin bangsa ini yang mengangkat mereka menjadi penjabat-pejabat tersebut,” tegas Sahetapy.

                Lebih jauh lagi, para pembicara berharap bahwa masyarakat harus belajar untuk menerima perbedaan yang ada, tidak sebagai pembeda tetapi pemersatu sehingga dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan rukun. (Indra)

Galeri